Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menjadi perhatian luas karena berlangsung di tengah besarnya sorotan terhadap program Makan Bergizi Gratis. Program yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu membutuhkan tata kelola yang lebih kuat, pelaksanaan yang lebih tertib, serta pengawasan yang mampu menjangkau sekolah, dapur layanan, pemasok, pemerintah daerah, dan keluarga penerima manfaat.
Pergantian Kepala BGN Diumumkan di Istana
Pemerintah mengumumkan pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional pada Selasa, 2 Juni 2026, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Ia didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, bersama Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Pemerintah menyampaikan penghargaan atas kontribusi jajaran lama dalam membangun fondasi kelembagaan BGN sejak awal pembentukannya.
Keputusan Setelah Pemantauan Panjang
Pemerintah menyebut pergantian ini diambil setelah proses monitoring dan evaluasi selama kurang lebih satu setengah tahun. Pernyataan itu menunjukkan bahwa keputusan tidak hanya dilihat sebagai rotasi pejabat, tetapi sebagai langkah pembenahan organisasi yang mengelola program berskala besar.
Dalam program seperti MBG, perubahan pimpinan bukan perkara administratif semata. Kepala badan harus memastikan makanan sampai kepada penerima manfaat, dapur bekerja sesuai standar, bahan pangan aman, data penerima akurat, dan laporan keuangan dapat diperiksa. Semua bagian itu menuntut kepemimpinan yang mampu bergerak cepat dan rapi.
Nanik S. Deyang Memegang Tanggung Jawab Besar
Nanik S. Deyang masuk ke posisi Kepala BGN pada saat perhatian publik terhadap program makan bergizi sangat tinggi. Ia tidak hanya memimpin lembaga teknis, tetapi juga membawa beban kepercayaan masyarakat. Program MBG menyentuh anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lain yang membutuhkan dukungan gizi.
Sebagai kepala badan baru, Nanik dituntut memperkuat tata kerja internal. Ia harus membaca ulang sistem yang sudah berjalan, melihat dapur mana yang siap, wilayah mana yang belum terjangkau, serta bagian mana yang perlu segera dibenahi. Peran ini membutuhkan ketegasan sekaligus kemampuan mendengar laporan dari lapangan.
Kepala Baru Nanik Deyang Harus Bergerak dengan Data
BGN tidak bisa bekerja hanya dengan laporan umum. Lembaga ini membutuhkan data harian mengenai jumlah porsi, kondisi dapur, daftar penerima, kualitas menu, waktu distribusi, dan keluhan masyarakat. Tanpa data yang kuat, program besar berisiko berjalan tidak merata.
Nanik perlu memastikan setiap keputusan punya dasar yang jelas. Pembangunan dapur, pemilihan mitra, perhitungan porsi, dan pengiriman makanan harus ditentukan melalui data yang dapat diaudit. Di sinilah kepemimpinan baru diuji.
Wakil Kepala Baru Menguatkan Struktur
Selain menunjuk kepala baru, Presiden juga menempatkan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Penempatan dua wakil kepala menunjukkan bahwa pemerintah ingin kerja BGN tidak bertumpu pada satu orang. Program MBG memiliki banyak jalur kerja yang harus ditangani secara bersamaan.
Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono perlu berbagi peran dengan jelas. Satu sisi menyangkut program, data, dan koordinasi layanan. Sisi lain menyangkut distribusi, keamanan pangan, logistik, serta hubungan dengan pemerintah daerah dan satuan pelaksana.
Koordinasi Internal Tidak Boleh Lambat
Struktur pimpinan yang baru harus segera menyusun pola kerja. Siapa menangani dapur, siapa memantau menu, siapa mengawasi mitra, siapa berhubungan dengan daerah, dan siapa menjawab pengaduan publik harus ditentukan secara terang. Tanpa pembagian kerja yang jelas, lembaga dapat bergerak lambat.
Konsolidasi internal menjadi pekerjaan pertama. Pegawai BGN, satuan layanan, dapur, dan mitra perlu mendapat arahan yang sama. Pergantian pimpinan tidak boleh membuat pelaksanaan program berhenti atau ragu mengambil keputusan.
MBG Menjadi Program yang Paling Disorot
Makan Bergizi Gratis menjadi program yang sangat dekat dengan masyarakat. Berbeda dari kebijakan yang hasilnya tidak langsung terlihat, MBG hadir dalam bentuk makanan yang diterima anak sekolah dan kelompok sasaran. Karena itu, kualitas pelaksanaannya mudah dinilai oleh masyarakat.
Jika makanan datang tepat waktu, porsinya layak, dan rasanya dapat diterima anak, program mendapat dukungan. Namun bila ada keterlambatan, makanan tidak layak, menu tidak seimbang, atau keluhan tidak dijawab, kepercayaan publik dapat turun dengan cepat.
Ukuran Keberhasilan Ada di Lapangan
Keberhasilan BGN tidak hanya terlihat dari jumlah dapur atau angka porsi yang dibagikan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah makanan benar benar dimakan, apakah anak merasa nyaman, apakah guru terbantu, dan apakah orang tua percaya kepada program.
Karena itu, pimpinan baru perlu memperkuat cara membaca keadaan di lapangan. Angka besar dari pusat harus bertemu dengan kenyataan di sekolah. Jika ada makanan tersisa, alasan harus diketahui. Jika ada anak tidak mau makan, menu perlu dievaluasi. Jika ada dapur bermasalah, tindakan harus cepat.
Program gizi tidak boleh hanya terlihat besar di laporan. Ia harus terasa baik di meja makan anak sekolah.
Perhatian Lebih Besar untuk Daerah Terpencil
Setelah ditunjuk, Nanik S. Deyang menyatakan perhatian terhadap wilayah terpencil. Arah ini penting karena daerah terpencil sering menghadapi persoalan yang lebih rumit dibanding kota besar. Jarak sekolah jauh, bahan pangan tidak selalu mudah didapat, dapur terbatas, dan distribusi dapat terganggu cuaca.
Memusatkan perhatian pada daerah terpencil dapat membuat program lebih adil. Anak di wilayah kota mungkin lebih mudah memperoleh makanan bergizi dari keluarga atau kantin sekolah. Namun anak di daerah sulit sering menghadapi pilihan pangan yang terbatas.
Dapur Baru Harus Dibangun Berdasarkan Kebutuhan
Pemerintah tidak bisa membangun dapur hanya demi mengejar angka. Dapur harus dibangun di tempat yang benar benar membutuhkan dan mampu beroperasi sesuai standar. Jika dapur dibuat tanpa kesiapan bahan pangan, tenaga, air bersih, dan pengawasan, maka kualitas makanan bisa terganggu.
Penahanan pembangunan dapur baru yang belum mendesak dapat menjadi langkah penataan. Lebih baik memperkuat dapur yang sudah berjalan daripada menambah banyak titik baru tetapi sulit diawasi. Pimpinan baru perlu memastikan skala program tidak mengalahkan mutu layanan.
Keamanan Pangan Menjadi Ujian Utama
Makanan untuk anak sekolah dan kelompok rentan harus aman. BGN harus memastikan proses dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, pengiriman, hingga penyajian mengikuti standar yang ketat. Kesalahan kecil pada satu dapur dapat memengaruhi banyak penerima manfaat.
Keamanan pangan bukan hanya soal dapur terlihat bersih saat dikunjungi pejabat. Standar harus berjalan setiap hari. Petugas memasak perlu memahami suhu penyimpanan, kebersihan alat, pemisahan bahan mentah dan matang, serta batas waktu makanan boleh dikirim.
Sekolah Harus Punya Hak Melapor
Sekolah menjadi titik terakhir sebelum makanan diterima siswa. Guru dan petugas sekolah perlu diberi kewenangan jelas untuk menolak makanan yang tidak layak. Jika makanan berbau, rusak, terlambat terlalu lama, atau kemasan tidak aman, sekolah harus dapat melapor tanpa takut disalahkan.
Kanal pengaduan seperti SP4N LAPOR perlu diperkuat agar masyarakat mudah menyampaikan keluhan. Namun laporan tidak cukup hanya diterima. Harus ada tindak lanjut, batas waktu jawaban, dan perbaikan yang bisa dilihat publik.
Tata Kelola Anggaran Harus Lebih Terbuka
Program MBG menyerap anggaran besar dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, tata kelola anggaran harus menjadi perhatian utama kepala BGN yang baru. Setiap rupiah yang dipakai harus dapat dijelaskan, mulai dari pembelian bahan pangan, biaya dapur, ongkos distribusi, honor petugas, sampai alat pendukung.
Transparansi tidak berarti semua data dibuka tanpa batas. Namun informasi utama tentang satuan biaya, jumlah penerima, standar menu, dan mekanisme pemilihan mitra perlu disampaikan dengan jelas. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana publik digunakan.
Audit Berkala Perlu Diperkuat
BGN membutuhkan audit berkala, baik internal maupun eksternal. Audit tidak boleh menunggu masalah besar. Pemeriksaan harus dilakukan sejak perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal.
Pimpinan baru perlu membangun budaya kerja yang tidak takut diperiksa. Lembaga publik yang mengelola program sebesar MBG harus siap membuka dokumen kepada auditor, menjawab pertanyaan, dan memperbaiki kekurangan.
Pemilihan Mitra Menjadi Titik Rawan
Dalam pelaksanaan MBG, mitra memainkan peran penting. Ada pemasok bahan pangan, pengelola dapur, penyedia alat, pengangkut makanan, dan pihak pendukung lain. Pemilihan mitra harus dilakukan secara bersih, terbuka, dan berdasarkan kemampuan nyata.
Jika mitra dipilih karena kedekatan atau kepentingan tertentu, program bisa terganggu. Bahan pangan dapat tidak sesuai standar, harga bisa tidak wajar, dan pelayanan kepada anak sekolah dapat menurun. Kepala baru BGN harus menutup ruang semacam ini.
Verifikasi Tidak Cukup di Atas Kertas
Mitra harus diperiksa secara lapangan. Alamat usaha, fasilitas dapur, tenaga kerja, pengalaman, kemampuan keuangan, dan rekam jejak perlu dilihat langsung. Dokumen yang rapi belum tentu menunjukkan kemampuan operasional yang sebenarnya.
BGN juga perlu membuat daftar hitam bagi mitra yang terbukti melanggar standar. Jika ada mitra yang mengirim makanan tidak layak, memalsukan data, atau tidak memenuhi kewajiban, sanksi harus diberikan. Ketegasan seperti ini akan melindungi penerima manfaat.
Daerah Harus Dilibatkan Lebih Kuat
BGN tidak dapat menjalankan MBG sendirian dari pusat. Pemerintah daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, sekolah, puskesmas, dan aparat wilayah harus masuk dalam sistem. Daerah mengetahui kondisi lapangan lebih rinci, mulai dari jarak sekolah, kebiasaan makan lokal, sampai ketersediaan bahan pangan.
Sinergi dengan daerah menjadi pesan penting dalam pengumuman pengangkatan pimpinan baru. Tanpa kerja sama daerah, BGN akan kesulitan membaca persoalan yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.
Menu Perlu Menghargai Pangan Lokal
Menu MBG sebaiknya tidak seragam secara kaku di seluruh Indonesia. Anak di daerah pesisir bisa lebih mudah mendapatkan ikan. Anak di daerah pertanian mungkin lebih mudah memperoleh telur, sayur, buah, atau sumber karbohidrat lokal. BGN perlu memanfaatkan kekuatan pangan daerah.
Penggunaan pangan lokal dapat membantu ekonomi setempat. Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku usaha kecil bisa terlibat jika memenuhi standar. Namun keterlibatan itu tetap harus melalui proses yang bersih dan dapat diperiksa.
Kepala BGN baru perlu menjaga dua hal sekaligus, yaitu kecepatan layanan dan ketertiban sistem. Salah satunya tidak boleh mengorbankan yang lain.
Komunikasi Publik Perlu Lebih Rapi
Program sebesar MBG membutuhkan komunikasi publik yang jelas. Masyarakat perlu mengetahui siapa penerima, bagaimana makanan disiapkan, apa standar menu, bagaimana cara melapor, dan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi masalah. Informasi yang kabur dapat membuka ruang spekulasi.
Kepala BGN baru perlu membangun pola komunikasi yang lebih terbuka. Bukan hanya melalui konferensi pers, tetapi juga laporan berkala, laman resmi, kanal pengaduan, dan penjelasan yang mudah dipahami sekolah serta orang tua.
Kepercayaan Dibangun Lewat Keterbukaan
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun dengan pernyataan bahwa program berjalan baik. Publik membutuhkan bukti. Misalnya data jumlah dapur yang aktif, jumlah penerima, jumlah keluhan, jumlah makanan yang ditolak karena tidak layak, serta tindakan perbaikan.
Keterbukaan seperti ini mungkin terlihat berat di awal, tetapi akan membuat program lebih kuat. Ketika pemerintah berani membuka data, masyarakat lebih mudah melihat bahwa perbaikan memang dilakukan.
Pengangkatan Baru di Tengah Sorotan Hukum
Pergantian pimpinan BGN terjadi saat lembaga ini berada dalam sorotan hukum terkait pimpinan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, kepala baru menghadapi tugas yang lebih berat. Ia tidak hanya melanjutkan program, tetapi juga harus membantu memulihkan kepercayaan masyarakat.
Asas praduga tak bersalah tetap perlu dijaga dalam setiap perkara hukum. Namun dari sisi kelembagaan, munculnya sorotan hukum harus menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola. Lembaga tidak boleh menganggap masalah selesai hanya karena ada pergantian pejabat.
Pembenahan Sistem Lebih Penting dari Pergantian Nama
Pergantian kepala badan dapat menjadi awal, tetapi bukan jaminan. Jika sistem lama tetap lemah, masalah dapat berulang. Karena itu, pimpinan baru harus berani memeriksa ulang prosedur, alur keputusan, peran mitra, dan sistem pengawasan.
Pembenahan sistem harus terlihat dari aturan kerja yang lebih jelas. Setiap keputusan pengadaan, penunjukan mitra, dan pembayaran harus meninggalkan jejak dokumen yang rapi. Tidak boleh ada ruang abu abu dalam program yang menyangkut makanan anak.
Target Besar Harus Diimbangi Mutu
MBG dikenal sebagai program dengan sasaran sangat luas. Namun dalam pelaksanaan, target besar harus selalu diimbangi mutu. Penerima manfaat memang perlu dijangkau lebih luas, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara terburu buru sampai standar turun.
Pimpinan baru BGN tampaknya akan menghadapi pilihan sulit. Menambah jumlah penerima memang penting, tetapi memastikan layanan aman dan teratur juga tidak kalah penting. Keputusan untuk memberi perhatian lebih pada wilayah terpencil menunjukkan adanya upaya menata ulang prioritas.
Tidak Semua Wilayah Bisa Diperlakukan Sama
Indonesia memiliki keadaan wilayah yang sangat beragam. Sekolah di kota besar bisa menerima makanan dalam waktu cepat. Sekolah di pulau kecil atau daerah pegunungan mungkin membutuhkan perjalanan panjang. Kondisi seperti ini membuat pola layanan harus berbeda.
BGN perlu membuat model pelaksanaan yang sesuai tiap wilayah. Ada daerah yang cocok dengan dapur terpusat. Ada daerah yang lebih sesuai memakai dapur sekolah atau dapur komunitas. Ada pula wilayah yang membutuhkan kerja sama dengan koperasi lokal.
Guru dan Orang Tua Harus Ikut Mengawasi
Guru dan orang tua berada paling dekat dengan penerima manfaat. Mereka melihat langsung apakah anak menyukai makanan, apakah ada keluhan, apakah menu terlalu monoton, dan apakah pembagian berjalan tertib. Karena itu, suara mereka perlu menjadi bagian dari evaluasi BGN.
Sekolah sebaiknya diberi format laporan sederhana. Catatan harian dapat memuat waktu kedatangan makanan, jumlah porsi, kondisi makanan, sisa makanan, dan keluhan siswa. Data semacam ini akan sangat membantu pusat membaca keadaan nyata.
Orang Tua Perlu Mendapat Informasi Menu
Orang tua sebaiknya mengetahui menu yang diberikan kepada anak. Informasi menu bisa dibagikan melalui sekolah, papan pengumuman, atau kanal digital. Dengan begitu, orang tua dapat menyesuaikan makanan anak di rumah.
Jika anak memiliki alergi atau kebutuhan khusus, sekolah dan pengelola program perlu mengetahuinya. Program besar tetap harus memberi ruang bagi kondisi individu yang dapat membahayakan kesehatan bila diabaikan.
Kepala BGN Baru Nanik Deyang Harus Mengawal Dapur
Dapur adalah jantung pelaksanaan MBG. Dari dapur, kualitas makanan ditentukan. Jika dapur tidak bersih, bahan tidak segar, tenaga kerja tidak terlatih, atau pengiriman tidak tepat waktu, penerima manfaat akan langsung merasakan akibatnya.
Kepala BGN baru perlu memastikan dapur tidak hanya banyak, tetapi benar benar layak. Standar dapur harus mencakup sanitasi, air bersih, peralatan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan kendaraan distribusi. Semua harus diperiksa secara berkala.
Inspeksi Mendadak Dapat Diperbanyak
Inspeksi mendadak dapat menjadi cara melihat kondisi harian. Jika pemeriksaan selalu dijadwalkan jauh hari, dapur bisa terlihat baik hanya saat akan dikunjungi. Inspeksi tanpa pemberitahuan akan memberi gambaran yang lebih jujur.
Hasil inspeksi sebaiknya dicatat dan ditindaklanjuti. Dapur yang memenuhi standar diberi kepercayaan. Dapur yang bermasalah diberi peringatan, pendampingan, atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
Peran Ahli Gizi Tidak Boleh Dipinggirkan
Program makan bergizi harus melibatkan ahli gizi secara kuat. Menu tidak bisa hanya disusun berdasarkan selera atau ketersediaan bahan. Komposisi makanan perlu memperhatikan usia, kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral, serta kebiasaan makan lokal.
Ahli gizi juga dapat membantu mengevaluasi apakah menu terlalu asin, terlalu berminyak, kurang sayur, atau tidak cukup protein. Dalam program yang menyasar anak dan kelompok rentan, peran ilmiah tidak boleh dikalahkan oleh kecepatan distribusi.
Pendidikan Gizi Bisa Masuk ke Sekolah
MBG dapat menjadi pintu untuk membiasakan anak memahami makanan sehat. Guru bisa menjelaskan mengapa anak perlu makan sayur, protein, dan buah. Anak juga dapat diajarkan mencuci tangan, tidak membuang makanan, dan menjaga kebersihan setelah makan.
Dengan cara ini, program tidak hanya memberi porsi makanan, tetapi juga membentuk kebiasaan. Anak belajar mengenal makanan seimbang dari pengalaman sehari hari.
DPR dan Lembaga Pengawas Perlu Aktif
Pengangkatan kepala baru BGN tidak menghapus kebutuhan pengawasan dari DPR, auditor negara, aparat pengawas internal, dan masyarakat sipil. Program sebesar MBG harus diawasi dari banyak sisi. Pengawasan diperlukan agar anggaran digunakan benar dan penerima manfaat terlindungi.
DPR dapat meminta penjelasan berkala mengenai perkembangan program. Auditor dapat memeriksa anggaran dan pengadaan. Lembaga pengawas dapat melihat keamanan pangan dan standar layanan. Masyarakat dapat melapor bila menemukan masalah.
Evaluasi Per Wilayah Lebih Mudah Dibaca
Daripada hanya menyampaikan angka nasional, BGN sebaiknya membuka evaluasi per wilayah. Daerah mana yang sudah berjalan baik, daerah mana yang mengalami keterlambatan, daerah mana yang butuh dapur tambahan, dan daerah mana yang menerima banyak keluhan.
Evaluasi per wilayah membuat perbaikan lebih tajam. Masalah di satu provinsi tidak harus disamakan dengan provinsi lain. Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda.
Pengangkatan Nanik Menjadi Ujian Awal Pembenahan
Pengangkatan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN menjadi titik penting untuk melihat arah pembenahan program makan bergizi. Pemerintah sudah memberi pesan bahwa kepemimpinan baru harus mempercepat program, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tugas itu tidak kecil. Nanik harus memimpin lembaga yang bekerja dengan dapur, sekolah, daerah, pemasok, petugas kesehatan, guru, orang tua, dan aparat pengawas. Setiap hari, keputusan BGN berhubungan langsung dengan makanan yang akan dimakan anak.
Publik Menunggu Kerja yang Terlihat
Masyarakat akan menilai pimpinan baru bukan dari gelar jabatan, melainkan dari perubahan yang terlihat. Apakah makanan lebih tepat waktu. Apakah dapur lebih bersih. Apakah keluhan dijawab cepat. Apakah anggaran lebih terbuka. Apakah daerah terpencil benar benar mendapat perhatian.
Dari keputusan di Istana sampai piring makan di sekolah, perjalanan program MBG masih panjang. Kepala BGN baru memegang tanggung jawab untuk memastikan program ini tidak hanya besar dalam rencana, tetapi juga tertib, aman, dan dirasakan oleh penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Comment