Kebijakan wfh hemat energi yang semula digadang sebagai solusi cerdas mengurangi beban listrik nasional kini justru dinilai jauh dari harapan. Di sejumlah kota besar, kantor pemerintahan dan perusahaan swasta sempat menerapkan kerja dari rumah dengan alasan penghematan energi, terutama saat beban puncak listrik dan isu krisis pasokan. Namun, berbagai data awal, testimoni pekerja, hingga evaluasi internal menunjukkan kebijakan ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Alih alih menghemat, konsumsi listrik di rumah tangga melonjak, sementara pengurangan pemakaian di perkantoran tidak sebesar yang diharapkan.
Janji Manis Kebijakan WFH Hemat Energi Di Atas Kertas
Saat pertama kali digulirkan, kebijakan wfh hemat energi dipromosikan sebagai langkah strategis untuk menurunkan konsumsi listrik di gedung perkantoran yang selama ini menjadi salah satu pengguna energi besar. Pemerintah daerah dan sejumlah kementerian menyampaikan bahwa pengurangan aktivitas tatap muka di kantor akan mengurangi pemakaian AC sentral, lift, penerangan, serta perangkat elektronik lain yang selalu menyala sepanjang jam kerja.
Di atas kertas, perhitungan terlihat meyakinkan. Jika ribuan pegawai tidak datang ke kantor, maka satu gedung berlantai belasan dapat menurunkan pemakaian listrik secara signifikan. Perusahaan swasta ikut terdorong mengikuti pola ini, sebagian karena ingin menekan biaya operasional, sebagian lagi untuk menunjukkan kepedulian pada isu energi dan lingkungan. Narasi yang dibangun saat itu menggambarkan win win solution: negara diuntungkan, perusahaan berhemat, dan pegawai mendapat fleksibilitas.
Namun seiring berjalannya waktu, muncul pertanyaan sederhana yang kemudian berkembang menjadi kritik tajam. Apakah penghematan di kantor benar benar lebih besar daripada lonjakan pemakaian listrik di rumah masing masing pegawai yang kini harus menyalakan AC, lampu, laptop, modem, dan berbagai gawai selama jam kerja
Saat Hitungan di Lapangan Tidak Seindah Rencana
Di tahap implementasi, kebijakan wfh hemat energi mulai menunjukkan celah. Penghematan di gedung perkantoran ternyata tidak semasif yang diperkirakan. Banyak gedung tetap harus menyalakan sebagian besar sistem listrik, baik untuk keamanan, server, maupun ruang ruang yang masih diisi sebagian pegawai yang tidak bisa WFH. Alhasil, konsumsi listrik memang turun, tetapi tidak drastis.
Di sisi lain, rumah tangga yang sebelumnya relatif sepi di jam kerja mendadak berubah menjadi titik konsumsi energi baru. AC menyala lebih lama, laptop dan monitor beroperasi penuh, lampu di beberapa ruangan dinyalakan sepanjang hari, dan penggunaan internet meningkat tajam. Untuk keluarga dengan dua orang yang sama sama WFH, konsumsi energi meningkat berlapis. Belum lagi penggunaan peralatan dapur listrik yang lebih sering karena makan siang kini banyak dimasak di rumah.
“Penghematan energi tidak bisa hanya dipindahkan dari gedung tinggi ke ruang tamu. Kalau tidak ada desain kebijakan yang menyeluruh, WFH hanya memindahkan lokasi konsumsi, bukan mengurangi total beban listrik.”
Kondisi ini tercermin dalam keluhan warga di beberapa kota yang mengaku tagihan listrik meningkat setelah periode WFH diberlakukan, sementara mereka tidak merasakan kompensasi apa pun. Di sisi lain, perusahaan mengklaim berhasil menekan biaya operasional gedung, namun tidak ada mekanisme pembagian manfaat kepada pegawai yang menanggung beban listrik di rumah.
Kebijakan WFH Hemat Energi yang Minim Perencanaan Terpadu
Salah satu kritik terbesar terhadap kebijakan wfh hemat energi adalah minimnya perencanaan terpadu lintas sektor. Kebijakan diluncurkan dengan cepat, tetapi panduan teknis dan dukungan di lapangan tertinggal jauh. Tidak ada pedoman jelas tentang standar peralatan hemat energi untuk WFH, tidak ada insentif bagi rumah tangga yang beralih ke perangkat berlabel hemat listrik, dan tidak ada skema subsidi listrik yang disesuaikan dengan pola kerja baru.
Di level institusi, banyak kantor tidak melakukan audit energi yang memadai sebelum memutuskan skala WFH. Gedung tetap menyala sebagian besar sistemnya, termasuk AC di area yang seharusnya bisa dimatikan jika pengaturan zonasi energi diterapkan dengan baik. Sebagian perusahaan juga enggan menutup lantai atau ruangan tertentu karena khawatir mengganggu operasional, padahal potensi penghematan terbesar ada pada keberanian melakukan konsolidasi ruang.
Kondisi serba tanggung ini membuat kebijakan wfh hemat energi berhenti pada slogan. Di lapangan, pegawai bekerja dalam situasi serba mandiri, mengandalkan perangkat pribadi, sambungan internet rumah, dan listrik yang tagihannya harus mereka bayar sendiri. Sementara itu, laporan resmi tentang seberapa besar penghematan energi secara nasional tidak pernah benar benar dikomunikasikan dengan transparan kepada publik.
Rumah Tangga Menjadi Korban Tak Tertulis Kebijakan
Di banyak kawasan perumahan, kebijakan wfh hemat energi justru menambah beban keuangan keluarga. Tagihan listrik yang tadinya stabil tiba tiba melonjak, terutama bagi rumah yang menggunakan AC di lebih dari satu ruangan. Anak anak yang belajar dari rumah, orang tua yang bekerja dari rumah, dan aktivitas domestik yang meningkat menciptakan pola konsumsi energi baru yang jauh lebih padat di siang hari.
Bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah, kenaikan tagihan listrik menjadi masalah serius. Mereka tidak punya banyak pilihan untuk mengganti perangkat dengan yang lebih efisien karena harga peralatan hemat energi relatif lebih mahal. Di sisi lain, tuntutan kantor terhadap produktivitas tetap tinggi, memaksa mereka menyalakan perangkat kerja dalam jangka waktu lama.
Tidak sedikit pekerja yang mengaku harus mengurangi penggunaan peralatan lain di rumah demi menyeimbangkan tagihan listrik. Ada yang memilih mematikan AC lebih cepat di malam hari, ada yang mengurangi penggunaan mesin cuci, bahkan ada yang membatasi pemakaian kompor listrik. Sementara itu, mereka tetap harus berada di depan layar berjam jam demi memenuhi target pekerjaan.
Perusahaan Berhemat, Pekerja Menanggung Biaya Tersembunyi
Di balik narasi penghematan energi, terdapat dinamika biaya yang berpindah tangan. Perusahaan dan instansi pemerintah menikmati penurunan biaya operasional, mulai dari listrik, air, hingga pemeliharaan gedung. Namun, bagian dari biaya itu pada dasarnya tidak hilang, melainkan bergeser ke rumah pegawai.
Kebijakan wfh hemat energi tidak disertai dengan regulasi yang mewajibkan pemberi kerja memberikan kompensasi listrik atau internet bagi pegawai. Di beberapa perusahaan, ada tunjangan kecil yang diberikan, tetapi jumlahnya sering kali tidak sebanding dengan lonjakan tagihan. Di sektor publik, tunjangan semacam ini bahkan nyaris tidak terdengar, membuat pegawai negeri harus menanggung sendiri konsekuensi finansial dari kebijakan yang digagas institusinya.
“Ketika WFH diklaim menghemat energi dan biaya, pertanyaan paling jujur adalah: siapa yang sebenarnya berhemat, dan siapa yang membayar selisihnya di ujung bulan”
Secara moral, situasi ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Pegawai diminta berkontribusi pada penghematan energi nasional, tetapi tidak diberi dukungan nyata untuk mengelola konsumsi energi di rumah. Akhirnya, banyak yang memandang kebijakan wfh hemat energi sebagai cara halus memindahkan beban tanpa dialog yang cukup.
Ketika Infrastruktur Energi Rumah Tidak Siap untuk WFH
Selain persoalan biaya, kebijakan wfh hemat energi juga menabrak kenyataan bahwa tidak semua rumah tangga memiliki infrastruktur listrik yang memadai. Di sejumlah wilayah, daya listrik rumah tangga masih terbatas, sehingga penambahan beban dari perangkat kerja dan pendingin ruangan sering memicu listrik padam mendadak.
Bagi pekerja yang bergantung pada koneksi stabil dan perangkat yang selalu menyala, gangguan listrik menjadi ancaman langsung terhadap kinerja. Mereka harus berhadapan dengan risiko data hilang, rapat daring terputus, hingga keterlambatan mengirim laporan. Ironisnya, semua ini terjadi saat kebijakan wfh hemat energi seharusnya membantu efisiensi, bukan menambah hambatan kerja.
Kondisi infrastruktur yang belum merata juga memperlihatkan kesenjangan antara kebijakan di pusat dan realitas di daerah. Di kota kota besar, sebagian rumah tangga mungkin siap menanggung beban tambahan, tetapi di kota kecil dan pinggiran, persoalan daya listrik menjadi kendala nyata yang tidak bisa diabaikan.
Evaluasi Kebijakan yang Tertunda dan Minim Keterbukaan Data
Salah satu alasan mengapa kebijakan wfh hemat energi dinilai gagal total adalah absennya evaluasi yang terbuka dan menyeluruh. Hingga kini, publik belum banyak disuguhi data komparatif yang jelas tentang sebelum dan sesudah kebijakan ini diterapkan. Berapa persen penghematan di gedung perkantoran Berapa persen lonjakan konsumsi listrik rumah tangga Bagaimana neraca energi nasional secara total
Tanpa transparansi data, sulit bagi masyarakat untuk menilai apakah kebijakan ini benar benar memberi manfaat. Yang muncul justru persepsi negatif karena pengalaman langsung warga berbanding terbalik dengan klaim penghematan. Di media sosial, keluhan soal tagihan listrik dan beban kerja WFH jauh lebih sering terdengar dibandingkan kabar keberhasilan penghematan energi.
Keterlambatan evaluasi juga membuat koreksi kebijakan berjalan lambat. Alih alih melakukan penyesuaian, banyak institusi memilih mempertahankan pola lama dengan alasan sudah terlanjur berjalan. Padahal, tanpa perbaikan desain kebijakan, kebijakan wfh hemat energi hanya akan menjadi label tanpa isi yang menguntungkan sebagian pihak dan memberatkan pihak lain.
Pelajaran Pahit dari Kebijakan WFH Hemat Energi yang Tergesa gesa
Kisah kebijakan wfh hemat energi meninggalkan sejumlah pelajaran penting tentang bagaimana sebuah kebijakan publik seharusnya dirancang dan dijalankan. Pertama, penghematan energi tidak bisa hanya diukur dari satu sisi, seperti gedung perkantoran, tanpa menghitung konsekuensi di sisi lain, yaitu rumah tangga. Pendekatan yang parsial akan menciptakan ilusi efisiensi yang menutupi perpindahan beban.
Kedua, kebijakan yang menyentuh kehidupan jutaan pekerja harus disertai dengan mekanisme kompensasi dan dukungan konkret. Tanpa itu, kebijakan akan dirasakan sebagai perintah sepihak yang tidak adil. Dalam konteks kebijakan wfh hemat energi, kompensasi listrik, panduan penggunaan perangkat hemat energi, hingga pelatihan pengelolaan konsumsi energi di rumah seharusnya menjadi bagian integral, bukan tambahan sukarela.
Ketiga, infrastruktur energi di tingkat rumah tangga perlu diakui sebagai bagian dari ekosistem kerja modern. Jika WFH ingin dijadikan pola kerja jangka panjang, maka peningkatan kapasitas listrik, penyediaan perangkat hemat energi, dan penyesuaian tarif yang berpihak pada pekerja harus mulai dibahas secara serius. Tanpa itu, kebijakan serupa ke depan hanya akan mengulang kegagalan yang sama dengan wajah berbeda.
Kebijakan wfh hemat energi yang semula diharapkan menjadi terobosan justru berakhir dengan label gagal total di mata banyak kalangan. Bukan karena gagasan penghematan energinya salah, tetapi karena cara merancang dan menjalankannya tidak cukup matang untuk menjawab kompleksitas hidup dan bekerja di era digital.
Comment